Rp54 juta per tahun, atau Rp4,5 juta per bulan. Angka itu adalah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi, dan per November 2026 angkanya masih sama (CNBC Indonesia, 2026). Bedanya, tahun ini angka tersebut kembali ramai dibicarakan karena pemerintah tengah menyiapkan penyesuaiannya.
PTKP adalah bagian penghasilan setahun yang dikurangkan sebelum PPh 21 dihitung. Besarannya bertambah sesuai status kawin dan jumlah tanggungan. Dalam sistem tarif efektif rata-rata (TER) yang berlaku sejak 2024, status PTKP juga menentukan kategori tarif bulanan setiap karyawan. Karena itu, data PTKP yang rapi menjadi dasar potongan PPh 21 yang tepat di setiap slip gaji.
Poin penting dari artikel ini
- PTKP dasar per November 2026 adalah Rp54 juta per tahun, dengan tambahan Rp4,5 juta untuk status kawin dan setiap tanggungan (maksimal tiga).
- Status PTKP menentukan kategori TER A, B, atau C untuk potongan PPh 21 bulanan.
- Pemerintah berencana menyesuaikan PTKP, tetapi penerapannya disebut belum dimulai Januari 2027.
- Mencatat perubahan status karyawan, seperti menikah atau punya anak, membuat potongan PPh 21 tetap akurat.
Besaran PTKP per November 2026
Per November 2026, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54 juta per tahun. Wajib pajak yang menikah mendapat tambahan Rp4,5 juta, dan setiap tanggungan menambah Rp4,5 juta lagi dengan batas tiga orang. Jika penghasilan istri digabung dengan suami, ada tambahan Rp54 juta (Detik, 2026).
Dari komponen itu, besaran PTKP per status bisa dirangkum sebagai berikut.
| Status | Keterangan | PTKP per tahun |
|---|---|---|
| TK/0 | Belum kawin, 0 tanggungan | Rp54.000.000 |
| TK/1 | Belum kawin, 1 tanggungan | Rp58.500.000 |
| TK/2 | Belum kawin, 2 tanggungan | Rp63.000.000 |
| TK/3 | Belum kawin, 3 tanggungan | Rp67.500.000 |
| K/0 | Kawin, belum ada tanggungan | Rp58.500.000 |
| K/1 | Kawin, 1 tanggungan | Rp63.000.000 |
| K/2 | Kawin, 2 tanggungan | Rp67.500.000 |
| K/3 | Kawin, 3 tanggungan | Rp72.000.000 |
Untuk status K/I, yaitu penghasilan istri digabung dengan suami, tambahan Rp54 juta ditambahkan ke angka status K yang sesuai. Contohnya, K/I/0 menjadi Rp112.500.000 per tahun.
Arti kode status PTKP TK, K, dan K/I
Kode status PTKP terdiri dari dua bagian. Huruf di depan menunjukkan status perkawinan: TK untuk belum kawin, K untuk kawin, dan K/I untuk kawin dengan penghasilan istri digabung. Angka di belakang menunjukkan jumlah tanggungan, dari 0 sampai 3. Kode ini menjadi dasar besaran PTKP dan kategori TER karyawan.
Tanggungan dalam PTKP dibatasi maksimal tiga orang, sehingga karyawan dengan empat anak tetap tercatat dengan angka 3. Kode status ini sebaiknya tercatat di data setiap karyawan sejak hari pertama bergabung, karena langsung dipakai saat penggajian.
Peran PTKP dalam PPh 21 metode TER
Sejak 2024, PPh 21 karyawan tetap dihitung dengan tarif efektif rata-rata (TER) untuk setiap masa pajak bulanan selain masa pajak terakhir (Antara, 2026). Status PTKP menentukan kategori TER yang dipakai: A, B, atau C. Di masa pajak terakhir, pajak dihitung ulang berdasarkan penghasilan setahun.
Pembagian kategori TER berdasarkan status PTKP, mengacu pada PMK Nomor 168 Tahun 2023 (Detik, 2026):
Status PTKP dan kategori TER
Kategori ini dipakai untuk potongan PPh 21 bulanan karyawan tetap.
TER A
PTKP Rp54 juta sampai Rp58,5 juta
- TK/0
- TK/1
- K/0
TER B
PTKP Rp63 juta sampai Rp67,5 juta
- TK/2 dan TK/3
- K/1 dan K/2
TER C
PTKP Rp72 juta
- K/3
Sumber: PMK 168 Tahun 2023, seperti dirangkum Detik (2026). Berlaku per November 2026.
Setiap kategori punya tabel tarif sendiri berdasarkan penghasilan bruto bulanan. Di kategori TER A, misalnya, penghasilan bruto sampai Rp5.400.000 per bulan dikenai tarif 0%, penghasilan Rp7.500.001 sampai Rp8.550.000 dikenai 1,50%, dan penghasilan Rp9.650.001 sampai Rp10.050.000 dikenai 2% (Detik, 2026). Ambang tarif 0% di kategori TER B ada di Rp6.200.000, dan di kategori TER C ada di Rp6.600.000.
Contoh potongan PPh 21 bulanan berdasarkan status PTKP
Contoh berikut menunjukkan bagaimana status PTKP mengubah kategori TER dan potongan PPh 21 bulanan. Hitungannya memakai tarif TER untuk masa pajak Januari sampai November. Penghasilan bruto di sini sudah mencakup gaji, tunjangan, lembur, serta premi BPJS Kesehatan, JKK, dan JKM yang dibayar pemberi kerja.
| Karyawan | Status PTKP | Kategori TER | Bruto per bulan | Tarif | PPh 21 per bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasir toko | TK/0 | A | Rp5.000.000 | 0% | Rp0 |
| Kepala dapur | K/0 | A | Rp8.000.000 | 1,50% | Rp120.000 |
| Supervisor gudang | K/3 | C | Rp6.500.000 | 0% | Rp0 |
Kepala dapur dengan penghasilan Rp8.000.000 dan status K/0 masuk kategori TER A dengan tarif 1,50%, sehingga PPh 21 bulanannya Rp120.000. Supervisor gudang dengan penghasilan lebih rendah, Rp6.500.000, dan status K/3 masuk kategori TER C. Penghasilannya masih di bawah ambang Rp6.600.000, jadi potongannya Rp0. Di masa pajak terakhir, PPh 21 kedua karyawan dihitung ulang berdasarkan penghasilan setahun dikurangi PTKP masing-masing.
Rencana penyesuaian PTKP untuk 2027
Pemerintah berencana menyesuaikan batas PTKP pada 2027, tetapi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan penyesuaian itu belum akan berlaku pada Januari 2027 (Antara, 2026). Besaran barunya belum diumumkan per November 2026.
Penyesuaian tersebut disebut akan dihitung berdasarkan inflasi sejak 2016 (Detik, 2026). Di sisi lain, pemerintah juga berencana melanjutkan insentif PPh 21 pada 2027 untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan, dengan cakupan seluruh sektor (Antara, 2026).
Kedua rencana itu masih berupa pernyataan pemerintah, belum peraturan. Untuk penggajian Januari 2027, angka PTKP yang berlaku saat ini tetap menjadi acuan sampai ada ketentuan baru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Tips mencatat data PTKP karyawan
Data PTKP yang akurat dimulai dari pencatatan status karyawan yang rapi dan diperbarui setiap kali ada perubahan. Status kawin dan jumlah tanggungan menentukan kategori TER, jadi satu perubahan di data karyawan langsung berpengaruh ke potongan PPh 21 setiap bulan.
- Catat status sejak hari pertama. Minta karyawan baru mengisi status kawin dan jumlah tanggungan saat proses bergabung.
- Simpan dokumen pendukung. Arsipkan salinan dokumen yang menjadi dasar status, seperti kartu keluarga.
- Perbarui saat ada perubahan. Ingatkan karyawan untuk melapor ke HR saat menikah atau memiliki anak.
- Cek ulang menjelang akhir tahun. Masa pajak terakhir menghitung ulang pajak setahun, jadi data yang sudah benar membuat hasilnya lebih akurat.
Data karyawan dan penggajian tertata bersama Labamu HRIS
Labamu HRIS menyimpan status PTKP di data setiap karyawan dan memakainya untuk menghitung PPh 21 di setiap penggajian. Potongan bulanan memakai tarif TER sesuai kategori karyawan, dan di masa pajak terakhir pajak setahun dihitung ulang dengan PTKP masing-masing.
Yang membuat hitungan PPh 21 di Labamu HRIS bisa diandalkan
- Status PTKP tercatat per karyawan. Status TK, K, dan K/I beserta jumlah tanggungan tersimpan di data pajak karyawan. Karyawan bisa melihat datanya di aplikasi dan meminta HR memperbaikinya.
- PTKP dan TER sudah tersedia. Besaran PTKP, kategori TER, dan tabel tarifnya tersimpan sesuai tanggal berlakunya, jadi perubahan aturan cukup diperbarui di satu tempat.
- Setiap angka bisa ditelusuri. HR bisa melihat penghasilan bruto, kategori, dan tarif yang dipakai untuk setiap baris PPh 21 di slip gaji.
- Persetujuan sebelum gaji dibayar. Setiap penggajian melewati persetujuan, dan angkanya terkunci setelah disetujui.
- My Payslip. Karyawan bisa melihat slip gaji beserta potongan PPh 21-nya kapan saja dari aplikasi.
HR tetap memeriksa data karyawan, pengaturan pajak, dan hasil perhitungan sebelum gaji dibayarkan, sehingga setiap slip gaji siap dipertanggungjawabkan.
Langkah mulai memakai Labamu HRIS
Mulai dengan melihat fitur lengkapnya dan menjadwalkan demo singkat yang disesuaikan dengan kebutuhan tim. Kenali fitur lengkapnya di halaman Labamu HRIS.
Satu baris di data karyawan, dampaknya terasa di setiap slip gaji. Begitu data PTKP tercatat rapi, potongan PPh 21 pun ikut tepat, apa pun angka PTKP yang berlaku nanti.
Baca juga
Pertanyaan seputar PTKP
Berapa PTKP 2026?
Per November 2026, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Ada tambahan Rp4,5 juta untuk status kawin dan untuk setiap tanggungan, maksimal tiga orang.
Berapa PTKP K/1?
PTKP untuk status K/1, yaitu kawin dengan satu tanggungan, adalah Rp63.000.000 per tahun. Angka itu berasal dari PTKP dasar Rp54 juta, tambahan kawin Rp4,5 juta, dan tambahan satu tanggungan Rp4,5 juta.
Apakah PTKP naik di 2027?
Pemerintah berencana menyesuaikan PTKP pada 2027, tetapi penyesuaian itu disebut belum berlaku pada Januari 2027. Per November 2026, besaran barunya belum diumumkan.
Apa hubungan PTKP dan TER?
Status PTKP menentukan kategori TER karyawan. Status TK/0, TK/1, dan K/0 masuk TER A, status TK/2, TK/3, K/1, dan K/2 masuk TER B, dan status K/3 masuk TER C.
Berapa maksimal tanggungan dalam PTKP?
Tanggungan dalam PTKP dihitung maksimal tiga orang. Setiap tanggungan menambah PTKP sebesar Rp4,5 juta per tahun.
Referensi
- Antara. (2026). Airlangga pastikan penyesuaian PTKP belum akan berlaku Januari 2027. antaranews.com
- Antara. (2026). Gaji Rp8 juta, berapa yang diterima setelah potongan BPJS dan pajak. antaranews.com
- Antara. (2026). Pemerintah lanjutkan program magang dan insentif PPh 21 pada 2027. antaranews.com
- CNBC Indonesia. (2026). Bos pajak soal wacana batas PTKP mau dinaikkan. cnbcindonesia.com
- Detik. (2026). PPh 21 berapa persen dari gaji dan ditanggung siapa. detik.com
- Detik. (2026). Airlangga pastikan kenaikan PTKP tahun depan mungkin setelah Januari. detik.com
