Idulfitri 2027 akan menjadi Lebaran pertama sejak Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku pada 28 Oktober 2026 (Antara, 2026). Di banyak bisnis, persiapan tunjangan hari raya (THR) dimulai jauh sebelum takbir berkumandang: menghitung masa kerja setiap karyawan, menyiapkan dana, dan memastikan semuanya cair tepat waktu.
Per November 2026, cara hitung THR masih mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, yang tercatat berstatus berlaku di JDIH Kemnaker. Karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih menerima THR sebesar satu bulan upah, sedangkan karyawan dengan masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan menerima THR prorata. THR dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
Poin penting dari artikel ini
- Karyawan dengan masa kerja minimal satu bulan berhak menerima THR, baik karyawan tetap maupun kontrak.
- Masa kerja 12 bulan atau lebih menerima satu bulan upah, masa kerja di bawahnya menerima THR prorata.
- THR dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
- THR ikut dihitung dalam potongan PPh 21 karyawan.
- Aturan THR yang berlaku per November 2026
- Karyawan yang berhak menerima THR
- Rumus THR untuk masa kerja 12 bulan atau lebih
- Rumus THR prorata untuk masa kerja kurang dari 12 bulan
- THR untuk pekerja harian lepas dan upah satuan hasil
- Batas waktu pembayaran THR
- THR dan potongan PPh 21
- Contoh perhitungan THR dalam beberapa skenario
- Persiapan THR yang lebih rapi bersama Labamu HRIS
Aturan THR yang berlaku per November 2026
Aturan teknis THR per November 2026 adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, yang tercatat berstatus berlaku di JDIH Kemnaker. Setiap tahun, Kementerian Ketenagakerjaan juga menerbitkan surat edaran (SE) menjelang Lebaran untuk mempertegas pelaksanaannya.
UU Nomor 27 Tahun 2026 menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Antara (2026), peraturan pelaksana dari UU lama dan UU Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang sejalan dengan UU baru. Per November 2026, sejumlah daerah juga masih menunggu peraturan pelaksana dari UU baru tersebut.
Dalam aturan pengupahan, THR termasuk pendapatan non-upah. Penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 menyebut pendapatan non-upah sebagai penerimaan pekerja dari pengusaha dalam bentuk uang untuk pemenuhan kebutuhan keagamaan.
Karyawan yang berhak menerima THR
THR diberikan kepada karyawan yang sudah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Hak ini berlaku untuk karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap, maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak (Detik, 2026).
Artinya, karyawan baru yang bergabung dua bulan sebelum Lebaran juga berhak atas THR, dengan besaran prorata sesuai masa kerjanya. Bagi bisnis dengan banyak karyawan kontrak, seperti restoran yang menambah kru menjelang musim ramai, catatan tanggal bergabung setiap karyawan menjadi kunci perhitungan yang tepat.
Rumus THR untuk masa kerja 12 bulan atau lebih
Karyawan dengan masa kerja 12 bulan atau lebih secara terus-menerus menerima THR sebesar satu bulan upah (Detik, 2026). Rumusnya sederhana: THR sama dengan upah satu bulan. Karyawan dengan upah Rp5.000.000 per bulan dan masa kerja tiga tahun, misalnya, menerima THR Rp5.000.000.
Rumus THR prorata untuk masa kerja kurang dari 12 bulan
Karyawan dengan masa kerja 1 bulan sampai kurang dari 12 bulan menerima THR prorata. Rumusnya adalah masa kerja dibagi 12, lalu dikalikan satu bulan upah (Detik, 2026). Semakin lama masa kerjanya, semakin mendekati satu bulan upah THR yang diterima.
Rumus THR sesuai masa kerja
Ringkasan cara hitung THR per November 2026.
Masa kerja 12 bulan atau lebih
THR = 1 × upah sebulan
Berlaku untuk karyawan tetap maupun kontrak.
Masa kerja 1 sampai kurang dari 12 bulan
THR = (masa kerja ÷ 12) × upah sebulan
Masa kerja dihitung dalam bulan.
Batas waktu pembayaran
Paling lambat H-7
Tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Sumber: Permenaker 6/2016 dan SE Menaker THR 2025, seperti dirangkum Detik (2026).
THR untuk pekerja harian lepas dan upah satuan hasil
Pekerja harian lepas dengan masa kerja 12 bulan atau lebih menerima THR sebesar satu bulan upah, dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Pekerja harian lepas dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima THR berdasarkan rata-rata upah bulanan selama masa kerjanya (Detik, 2026).
Untuk karyawan dengan upah berdasarkan satuan hasil, misalnya per potong pakaian yang dijahit, satu bulan upah dihitung dari rata-rata upah 12 bulan terakhir (Detik, 2026). Pola seperti ini umum di pabrik pakaian atau usaha produksi lain yang membayar karyawan per hasil kerja.
Batas waktu pembayaran THR
THR dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, atau H-7 (Detik, 2026). Untuk Idulfitri, karyawan menerima THR minimal seminggu sebelum Lebaran, sehingga punya waktu untuk menyiapkan kebutuhan hari raya.
Karena tenggatnya jatuh sebelum hari raya, bisnis sebaiknya menyiapkan rekap masa kerja dan upah setiap karyawan beberapa minggu sebelumnya. Rincian pelaksanaan THR 2027, termasuk penegasan batas waktunya, biasanya diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan lewat SE menjelang Lebaran.
THR dan potongan PPh 21
THR termasuk penghasilan yang dikenai PPh 21. Pada Maret 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan THR 2026 tetap dikenai pajak sesuai peraturan (Detik, 2026). Potongannya dihitung dengan tarif efektif rata-rata (TER) sesuai status PTKP karyawan.
Karena THR dibayarkan bersama atau dekat dengan gaji bulanan, penghasilan bruto di bulan tersebut ikut naik. Akibatnya, tarif TER di bulan pembayaran THR bisa lebih tinggi dari bulan biasa. Hal tersebut wajar, karena di masa pajak terakhir pajak setahun dihitung ulang.
Contoh perhitungan THR dalam beberapa skenario
Contoh berikut memakai rumus THR per November 2026 untuk empat jenis karyawan di sebuah restoran. Angkanya ilustrasi, dengan masa kerja dihitung sampai hari raya.
| Karyawan | Status | Masa kerja | Upah per bulan | Rumus | THR |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepala dapur | Tetap (PKWTT) | 3 tahun | Rp5.000.000 | 1 × Rp5.000.000 | Rp5.000.000 |
| Kasir | Kontrak (PKWT) | 8 bulan | Rp4.800.000 | 8/12 × Rp4.800.000 | Rp3.200.000 |
| Pelayan baru | Kontrak (PKWT) | 3 bulan | Rp4.500.000 | 3/12 × Rp4.500.000 | Rp1.125.000 |
| Kru cuci piring | Harian lepas | 14 bulan | Rata-rata 12 bulan Rp3.600.000 | 1 × Rp3.600.000 | Rp3.600.000 |
Total THR yang perlu disiapkan restoran ini adalah Rp12.925.000. Dengan rekap seperti di atas, pemilik bisnis bisa menyiapkan dana THR lebih awal dan memastikan semuanya cair sebelum H-7.
Persiapan THR yang lebih rapi bersama Labamu HRIS
Labamu HRIS menghitung THR untuk semua karyawan yang berhak dalam satu kali proses. Masa kerja dihitung dari tanggal bergabung sampai hari raya, THR penuh atau prorata ditentukan dari masa kerja itu, lalu THR dibayarkan lewat penggajian dan tampil di slip gaji karyawan.
Yang membuat hitungan THR di Labamu HRIS bisa diandalkan
- Satu proses untuk semua karyawan. HR memilih hari raya dan tanggal bayar, lalu sistem menghitung THR setiap karyawan yang berhak beserta alasan untuk karyawan yang belum berhak, misalnya masa kerja di bawah satu bulan.
- Pengingat batas H-7. Sistem memberi peringatan saat tanggal bayar jatuh kurang dari tujuh hari sebelum hari raya.
- Bisa per hari raya keagamaan. Perhitungan THR bisa dibatasi per agama, sehingga setiap hari raya dibayarkan ke karyawan yang tepat.
- Tercatat di slip gaji dan pajaknya ikut dihitung. THR masuk ke penggajian periode tanggal bayarnya, tampil di slip gaji, dan PPh 21-nya ikut dihitung.
- Persetujuan sebelum gaji dibayar. Setiap penggajian melewati persetujuan, dan angkanya terkunci setelah disetujui.
HR tetap memeriksa data karyawan dan hasil perhitungan THR sebelum dikonfirmasi, sehingga setiap angka siap dipertanggungjawabkan.
Langkah mulai memakai Labamu HRIS
Mulai dengan melihat fitur lengkapnya dan menjadwalkan demo singkat yang disesuaikan dengan kebutuhan tim. Kenali fitur lengkapnya di halaman Labamu HRIS.
Saat takbir berkumandang nanti, THR yang dihitung tepat dan cair tepat waktu menjadi salah satu hal yang membuat Lebaran terasa lebih tenang, untuk karyawan dan juga untuk kamu.
Baca juga
Pertanyaan seputar THR
Kapan THR paling lambat dibayar?
THR dibayar paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, atau H-7. Rincian pelaksanaan setiap tahun biasanya dipertegas lewat surat edaran Menteri Ketenagakerjaan menjelang Lebaran.
Apakah karyawan kontrak dapat THR?
Karyawan kontrak atau PKWT berhak menerima THR selama masa kerjanya minimal satu bulan terus-menerus. Besarannya satu bulan upah untuk masa kerja 12 bulan atau lebih, atau prorata untuk masa kerja di bawahnya.
Berapa THR karyawan yang baru bekerja tiga bulan?
Karyawan dengan masa kerja tiga bulan menerima THR prorata sebesar 3/12 dikali satu bulan upah. Dengan upah Rp4.500.000, THR yang diterima adalah Rp1.125.000.
Apakah THR dipotong pajak?
THR termasuk penghasilan yang dikenai PPh 21. Potongannya dihitung dengan tarif efektif rata-rata (TER) sesuai status PTKP karyawan di bulan pembayaran THR.
Apakah THR 2027 mengikuti UU Ketenagakerjaan baru?
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026, dan peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang sejalan dengan UU baru. Per November 2026, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR masih tercatat berlaku.
Referensi
- Antara. (2026). UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi terbit, bisa diakses publik. antaranews.com
- Detik. (2026). Cara hitung THR karyawan swasta, ini aturan resmi dan contoh perhitungannya. detik.com
- Detik. (2026). Benarkah THR 2026 dipotong pajak? Ini kepastiannya dari Menaker. detik.com
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2016). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan. jdih.kemnaker.go.id
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan. jdih.kemnaker.go.id
